Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan, di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, bawang merah adalahsalah satu komoditas yang sangat urgen keberadaannya, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak.

 

Oleh karenanya pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan harga bawang merah dengan tetap mempertimbangkan harga pokok produksinya.

 

“Petani bawang merah di Kabupaten Nganjuk meminta supaya pemerintah mengawal kestabilan harga bawang merah. Pemerintah jangan gemar sekali impor, sebab hal ini dapat berbahaya,” tandas Soepriyatno usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan masyarakat penerima Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) klaster bawang merah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/3/2019).

 

Dikatakannya, tidak boleh karena inflasi, harga bawang merah hasil buatan petani langsung dihancurkan dengan kepandaian pemerintah yang mengimpor bawang merah secara besar-besaran.

 

“Akibatnya tidak sedikit bawang merah hasil produksi semua petani menjadi tidak laku. Kebijakan impor oleh pemerintah itu akan menghancurkan hasil buatan dalam negeri. Kita mesti memproteksi pertanian dalam negeri, supaya seluruh kebutuhan dapat kita penuhi,” ujarnya.

 

Masalah pangan adalahurusan yang paling strategis, sambungnya, oleh sebab tersebut kita tidak boleh sampai bergantung pada impor.

 

“Di samping itu, semua petani bawang merah di Nganjuk pun mengharapkan supaya kualitas hasil buatan pertanian mereka dapat ditingkatkan dan mempunyai varietas yang bagus dan unggul,” ucap politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

 

Soepriyatno menyampaikan, lahan di Indonesia tidak sedikit yang subur. Apabila harga bawang bagus, tentu hasil pertanian bawang merah pun akan banyak.

 

“Kalau pertanian bawang merah tersebut tidak sedikit dan sentra bawang merahnya pun besar, maka produksi dapat kita penuhi, dan kita dapat swasembada,” paparnya.

 

Dalam peluang itu, ia pun menyatakan, implementasi PSBI di Nganjuk sudah paling bagus. PSBI tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada, sebab PSBI hanyalah stimulus.

 

“Yang bekerja untuk menuntaskan masalah yang ada tersebut harusnya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, sebab merekalah yang memiliki perkiraan besar. Menteri Perdagangan mesti dapat memasarkan hasil buatan Indonesia ke luar negeri, bukan menjual produk luar negeri ke Indonesia. Itu salah kaprah namanya,” pungkasnya.